Dana bergulir masuk belanja modal nonpermanen, kredit usaha rakyat hadapi banyak hambatan

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sebagai instansi pemberdayaan gerakan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, pada tahun ini memulai peranannya tanpa sesumbar mencapai target tertentu.

Ada dua hal membuat instansi tersebut tampak kurang bergairah dalam pelaksanaan program-programnya. Pertama, karena anggaran yang terbatas, yakni sekitar Rp749,8 miliar. Dibandingkan dengan anggaran 2008 yang mencapai Rp1,14 triliun, alokasi dana pada tahun ini turun 34,28%.

Kedua, seluruh pembiayaan dana bergulir yang sebelumnya ditangani unit eselon I, dialihkan ke badan layanan umum (BLU) bentukan institusi tersebut, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Praktis aktivitas pembiayaan dana bergulir yang menjadi aktivitas eselon I, berpindah ke LPDB.

Di luar itu, sedikit program yang berjalan dibiayai oleh nonpembiayaan dana bergulir, seperti dana yang sifatnya hibah, untuk pameran produk kreatif yang menjadi andalan baru industri Indonesia.

Tahun ini, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tercatat mengikutkan sejumlah produk kreatif ke pameran luar negeri seperti furnitur, home furnishing, garmen, perhiasan, dan produk herbal.

Produk semacam itu memiliki pasar di Eropa, seperti Bulgaria dan Polandia. Selain itu ke Timur Tengah, terutama ke Dubai, Uni Emirat Arab. Tahun sebelumnya pemasaran ke Timur Tengah tidak terealisasi. Negara lain yang disasar adalah Malaysia, Hong Kong, Tunisia, dan Vietnam.

Di samping itu, program penguatan koperasi dan pedagang juga diperkuat dengan program renovasi pasar tradisional. Ada lima pasar yang didanai dengan APBN, yakni pasar tradisional di Mobagu (Sulawesi Utara), Karang Asem (Bali), Sampang (Jawa Timur), Banjar Negara dan Wonosobo (Jawa Tengah) dibangun.

Belakangan, program revitalisasi pasar tradisional melalui peran koperasi mendapatkan suntikan pembiayaan baru dari dana stimulus fiskal. Dengan pembiayaan ini, sebanyak 90 pasar tradisional diperbarui.

Pengembangan pasar tradisional merupakan strategi lain bagi pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi di perdesaan. Sedangkan andalan utama bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan kegiatan seluruh sektor riil.

Hanya, ketika institusi induk pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sedang lesu darah, sang anak kandung Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang diwarisi dana bergulir tidak bisa sepenuhnya menjalankan perannya.

Berdasarkan laporan LPDB, rendahnya pencairan dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Pertama, proses pengalihan dan pengembalian dana bergulir yang terlambat. Dari target penyaluran secara keseluruhan Rp212,2 miliar, pada 6 November 2009 dana yang sudah dialihkan dan dikembalikan baru Rp172,5 miliar.

Kedua, kendala pelaksanaan skema sehingga diperlukan penyesuaian alokasi dan skema. Pada tahap awal, penyaluran dana bergulir dilakukan dengan menggandeng bank.

Ketiga, dana bergulir dari APBN-2009 baru masuk ke LPDB pada 4 September 2009, sehingga penyalurannya baru efektif mulai pekan ke-2 September.

Berdasarkan data per 12 November 2009, realisasi pencairan dana bergulir melalui koperasi hanya Rp101,89 miliar, atau 15,78% dari rencana pada tahun ini Rp645 miliar. Dana sebesar itu diterima oleh 519 koperasi, atau sekitar 17,27% dari 3.005 unit koperasi yang ditargetkan.

LPDB tersebut tidak bisa bergerak bebas, mengingat dana bergulir yang dikelola sesuai dengan PMK No.99 Tahun 2008 itu harus dikembalikan kepada negara, karena masuk dalam pos belanja modal, dan harus dipertanggungjawabkan dalam neraca keuangan.

Di samping dana bergulir, sektor usaha kecil memiliki sumber pembiayaan kredit usaha rakyat yang digencarkan oleh pemerintah. Dana ini sesungguhnya milik perbankan, adapun pemerintah hanya menyediakan jaminan pengganti agunan bagi usaha kecil.

Penyaluran kredit usaha rakyat ditargetkan mencapai Rp20 triliun per tahun. Setidaknya ini menjadi angin segar bagi sektor riil. Pemerintah optimistis menyalurkan target Rp20 triliun setahun setelah 15 BPD menyatakan siap menjadi peserta program dengan kapasitas penyalur. Total alokasi dana KUR hingga 2014 sebesar Rp100 triliun.

Untuk membuktikan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi skala UMKM, enam bank penyalur sejak periode pertama bersama 13 BPD diharapkan bisa merealisasi penyaluran. Dengan asumsi penambahan bank bisa dilakukan secara bertahap, realisasi Rp100 triliiun menjadi pertaruhan pemerintah.

Enam bank yang sejak 2007 menyalurkan KUR adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Beberapa bank swasta sempat masuk nominasi, tetapi belum mendapat mandat, yakni Bank BCA, Bank Mega, Bank Panin, Bank Nagari, Bank Niaga, dan Bank Danamon.

Perbankan yang terlibat setuju dengan mekanisme pinjaman hingga Rp5 juta tidak dikenai agunan tambahan. Selain itu akses KUR juga tidak mutlak hanya untuk debitor baru. UMKM sebagai debitur yang telah mengakses, masih diperkenankan mengakses ulang.

Revisi prosedur

Revisi prosedur tersebut dilakukan, berdasarkan pengalaman penyaluran dana awal senilai Rp19,5 triliun. Sejak diluncurkan akhir 2007 hingga periode 2009, alokasi anggaran tersebut belum terserap secara keseluruhan.

Pemerintah menyadari kalau pola lama tetap diberlakukan, yakni debitor lama tidak diperkenankan mengakses ulang (suplesi), membuat kondisi penyaluran sulit. KUR disalurkan untuk mengatasi inti persoalan sektor riil terhadap akses pembiayaan/permodalan.

Pemerintah juga sepakat menurunkan bunga kredit sebesar 2% untuk masing-masing skala usaha, yakni mikro dan kecil serta menengah menjadi 22% dan 14% dari sebelumnya 24% dan 16%.

Di samping menyediakan fasilitas kredit melalui LPDB dan program KUR, Kementerian Negara Koperasi dan UKM berinisiatif memfasilitasi permodalan melalui ekspo pembiayaan di Gedung Smesco Indonesia di Jl. Gatot Subroto, awal Desember 2009. Sejumlah bank menyediakan dana Rp2,3 triliun kepada pelaku UMKM di luar KUR.

Yang paling baru dari program Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah penciptaan wirausahawan baru dari kalangan terdidik dengan pendidikan sarjana.

Dengan ijazah S1, para calon wirausahawan muda tersebut akan didanai dengan memanfaatkan anggaran LPDB.

Sejak Menteri Negara Koperasi dan UKM dijabat Sjarifuddin Hasan, menggantikan Suryadharma Ali, kebijakan atau regulasi lembaga pengelola dana bergulir tersebut diubah secara drastis.

Jika selama ini operasional LPDB lebih mengutamakan perbankan sebagai salurannya, Sjarifuddin Hasan menginstruksikan agar dana tersebut disalurkan langsung melalui koperasi dan UKM.

Di samping itu, penyaluran dengan gaya perbankan yang ketat juga dijanjikan diubah. Para debitur tidak harus sudah memiliki usaha, para sarjana pun akan disaluri pinjaman hanya dengan jaminan ijazah mereka.

Akan tetapi janji itu masih menunggu realisasi, sehingga program - program yang digagas tersebut tidak lagi lesu darah. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Oleh Mulia Ginting Munthe
Wartawan Bisnis Indonesia, Kamis, 31/12/2009