JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) harus dibarengi dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah yang jelas dan tegas, khususnya untuk membangun daya saing dari keuntungan komparatif (comparative advantage) menjadi keuntungan yang kompetitif (competitive advantage).

Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa membuka dan memanfaatkan pasar domestik dan membangun sumber-seumber ekonomi yang berbasiskan teknologi dan pengetahuan.

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Tampubolon mengingatkan agar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) segera merubah perilaku dalam mengelola usahanya

"Pelaku UKM harus menjalankan usahanya dengan paradigma baru. Kalau tidak, usaha mereka akan bangkrut karena pasar domestik dibanjiri produk China yang harganya sangat murah," kata Nurdin, dalam acara Grand Launching Pameran Indonesia Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN di Hotal Aryaduta, Jakarta, akhir pekan lalu.Permintaan Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut sehubungan dengan telah diberlakukannya perdagangan bebas Asia-China (AC FTA) terhitung Januari 2010 lalu, sementara Indonesia, lanjut Nurdin, berada dalam kondisi yang sama sekali belum siap. Baik secara infrastruktur maupun regulasi yang semestinya sudah dari awal disiapkan pemerintah.

Jakarta - Saat ini kalangan industri sedang merapatkan barisan. Mereka mencoba untuk menghadang dampak negative perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) agar tidak meluas. Caranya dengan mengelompokan diri ke dalam beberapa klaster.Tapi rupayanya cara itu pun dipakai oleh Kementrian BUMN. Saat ini mereka mengelompokan diri per sector. Dengan begitu bisa mengetahui apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan masing masing.

Kita mengetahui dan sadar bahwa Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jumlahnya sangat dominan dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Namun, kesadaran kita ini tidak ditindaklanjuti oleh upaya yang sungguh-sungguh,

UKM sebagai landasan yang kokoh untuk pembangunan ekonomi nasional. Justeru kita membiarkan perkonomian Nasional lebih dikuasai oleh segelintir pemodal besar yang ternyata sangat labil terhadap goncangan ekonomi global.